JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan perbaikan Jalan Poros Trans Batumarta Unit 2, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang sempat viral di media sosial. Perbaikan jalan kabupaten tersebut dilakukan sejak Senin (4/3/2019) dengan memobilisasi truk pengangkut material batu dan pasir serta sejumlah alat berat seperti grader untuk mengerjakan penambalan lubang dan pengaspalan jalan.
Direktur Preservasi Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Atyanto Busono mengatakan, setelah kondisi jalan sempat viral di media sosial, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melakukan perbaikan jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu sepanjang 65 Km. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Sumsel, Ditjen Bina Marga turun tangan karena proses perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dalam tahap lelang.
“Pemerintah Daerah Kabupaten OKU tahun 2019 telah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan, tetapi saat ini masih dalam proses lelang. Sambil menunggu selesainya proses lelang, selama sebulan ke depan kami membantu perbaikan yang bersifat darurat sehingga jalan tetap dapat fungsional dan dapat dilalui dengan aman,” kata Atyanto saat meninjau lokasi jalan yang rusak di Kecamatan Batumarta, Kabupaten OKU, Selasa (5/3/2019) dengan didampingi Kepala BBPJN V Sumsel Saiful Anwar.
Secara keseluruhan terdapat tiga titik lokasi di sepanjang 15 Km yang akan mendapatkan penanganan secara penuh dari Kementerian PUPR, mulai dari penutupan lubang sampai dengan pengaspalan. Selebihnya adalah penanganan pada beberapa spot berupa penutupan lubang dan akan dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah pemenang lelang ditetapkan.
Atyanto mengatakan, faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan adalah air. Untuk itu, penutupan lubang, air yang menggenang di badan jalan, dan drainase yang tidak lancar menjadi fokus Kementerian PUPR dalam mengatasi jalan rusak di wilayah tersebut. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
