JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Acara tersebut dihadiri sekitar 450 peserta rakornas dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan itu antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko/Ketua Umum HKTI Moeldoko, Ketua Badan Pertimbangan Organissi HKTI Oesman Sapta, dan Mensesneg Pratikno.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, dibutuhkan perubahan (mindset) pola pikir dari para pelaku pertanian. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta para pelaku pertanian untuk mulai mengalihkan perhatiannya pada nilai tambah yang bisa didapatkan pascapanen.
“Saya ingin agar ada sebuah perubahan mindset (pola pikir) kita bahwa keuntungan di pertanian dan perkebunan yang paling besar justru di pascapanennya,” kata Jokowi.
Presiden kembali mengingatkan pentingnya mekanisasi dan modernisasi pertanian dengan memberikan perhatian ekstra pada pengemasan dan branding bagi produk-produk komoditas pertanian yang dihasilkan. Jika itu dilakukan pada padi, misalnya, maka petani bisa menjual berasnya langsung ke pasar termasuk pasar modern.
Untuk itu, Kepala Negara mengajak para petani yang tergabung dalam HKTI agar mulai berpikir ke pascapanennya. Misalnya petanu harus memiliki RMU (rice milling unit), dryer (alat pengering), beserta seluruh perangkat kemasan, membuat brand labelnya, namanya sehingga packaging itu betul-betul sebagai sebuah produk yang memang layak untuk langsung dipasarkan di hypermarket, di supermarket, di minimarket.
“Ini saya lihat mulai, sudah mulai di dalam empat tahun ini mulai kita arahkan ke sana. Dan memang perbankan ini harus berperan,” ungkap Kepala Negara.
Problemnya sekarang, lanjut Presiden, pembelian RMU untuk kemasan, dryer, itu memang perlu dukungan dari perbankan. Ia meminta agar bank-bank negara seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI memberikan support sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pada acara tersebut turut hadir sejumlah direksi bank milik negara seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. “Perbankan harus berperan,” kata Jokowi.
Presiden menegaskan petani perlu memiliki alat seperti RMU, dryer atau mesin pengemasan untuk membuat label. “Siapapun yang hadir di sini, beli itu, enggak ada rugi. Tiga tahun pasti balik. Dan rendemennya meningkat,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan mesin-mesin pertanian itu memiliki harga yang bervariasi. Presiden menyebut harga Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar untuk mesin-mesin tersebut. Menurutnya, mesin pertanian itu layak dibiayai oleh perbankan.
Kepala Negara mengatakan zaman telah berubah pada saat ini. Pengeringan padi, menurutnya, tidak perlu lagi dilakukan dengan cara menjemur di jalan atau halaman, melainkan menggunakan mesin dryer.
Apabila pola seperti itu masih dipertahankan, menurut Jokowi, pertanian Indonesia tidak akan maju. “Harus berani kita mengubah mindset, pola pikir kita semua,” katanya.
Presiden mendorong para petani untuk mengkoorporasikan diri. “Jadi petani itu membuat korporasi, bukan koperasi, korporasi. Isinya bisa koperasi, bisa kelompok-kelompok tani tapi dalam jumlah yang besar. Kemudian ambil RMU, dryer, packaging semuanya ada, berikan ke bank. Sudah, suruh biayai. Balik itu dalam 2-3 tahun,” tutur Presiden seraya menambahkan, korporasi itu harus dikelola dengan manajemen yang bagus.
Dalam kesempatan itu, Wakil Direktur Utama BRI Sunarso sempat ditanyakan oleh Jokowi mengenai penyaluran kredit. Sunarso mengatakan bank memiliki sistem sendiri yang prudent. “Semuanya harus prudent dan hati-hati, hitungannya mesti pas,” kata Sunarso.
Infrastruktur
Presiden Jokowi mengemukakan, meskipun 4,5 tahun ini pemerintah berkonsentrasi dan fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk di antaranya berupa jalan-jalan produksi menuju ke kebun, menuju ke sawah lewat anggaran dana desa, namun swasembada pangan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kalau orang menginginkan langsung bisa swasembada, bisa langsung ketahanan kita meloncat baik, kedaulatan pangan kita langsung sehari-dua hari balikkan tangan jadi, tidak akan mungkin seperti itu. Perlu proses, perlu tahapan-tahapan,” kata Presiden.
Jokowi memberi contoh saat 2014 berkunjung ke Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk melakukan panen raya jagung. Yang terjadi di sana, meskipun jagungnya bagus-bagus, ia justru dimarahi para petani karena harga jagung saat itu justru jatuh pada harga Rp 1.400 – Rp 1.600 per kg, sementara ongkos produksi mencapai Rp1.800/kg. “Saya baru dilantik dua bulan sudah dimarahi para petani. Ya enggak apa,” tuturnya.
Setelah melakukan pengecekan, menurut Presiden, jatuhnya harga jagung saat itu karena impornya gede banget, hampir 3,6 juta ton. Karena itu, Presiden lantas mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) jagung saat itu menjadi Rp 2.700/kg, dengan harapan dengan harga itu petani sudah untung, dimanapun karena kita ambil rata-rata di semua daerah.
Namun Presiden justru kaget karena harga justru bisa di atas Rp 3.000, di atas Rp 3.500, bahkan pernah di atas Rp 4.000, di atas Rp 5.000. Karena impor jagungnya oleh Menteri Pertanian langsung direm total. “Data yang saya punyai, di 2018 kemarin impor kita hanya 180.000 ton. Sebelumnya 3, hampir 3,6 juta ton,” ujarnya.
Artinya apa? Menurut Presiden Jokowi, produksi petani itu semakin melonjak naik karena memang harganya memungkinkan petani untuk dapat keuntungan. Sebelumnya Rp 1.600, siapa yang mau nanam kalau hanya untuk rugi. Akhirnya, pemerintah impor.
“Tapi seperti ini memerlukan proses,” tegas Presiden Jokowi seraya menyampaikan harapannya, agar proses treatment pada jagung ini juga bisa dilakukan pada komoditas-komoditas yang lainnya, terutama yang banyak kita impor.
Presiden juga mengemukan bahw perbaikan sektor pertanian terus dilakukan, antara lain, dengan jalan pembangunan waduk dan bendungan untuk keperluan pengairan.
Menurutnya, hingga awal 2015, Indonesia hanya memiliki 231 bendungan dan itupun tak sepenuhnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian. “Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, mereka memiliki waduk 110.000. Kita hanya 231. Artinya masih kurang waduk kita ini,” ucapnya.
Dari jumlah waduk tersebut, diperkirakan baru 11 persen saja wilayah pertanian yang terairi oleh waduk-waduk itu.
Selama beberapa tahun ke belakang, pemerintah intens membangun tambahan bendungan sejumlah 65 bendungan baik yang sudah terbangun maupun yang masih dalam tahap pembangunan.
“Kalau yang 65 itu rampung baru mengairi 20 persen (lahan pertanian). Masih jauh sekali kita ini. Jangan membayangkan ketahanan pangan, kedaulatan, swasembada, kalau ini belum terselesaikan. Ini urusan waduk lho, dan kita harus berani ini, harus berani investasi di sini,” tutur Kepala Negara.
Ragam komoditas
Dalam salah satu dialog dengan peserta Rakornas, seorang pengurus HKTI dari Kabupaten Landak, Kalimantan Selatan berbicara tentang sawit. Jokowi kemudian menanggapi bahwa produksi sawit di Indonesia sudah banyak yaitu 46 juta ton.
Penjualan komoditas sawit dari Indonesia juga menghadapi tantangan berupa tarif di India dan tantangan isu lingkungan di Uni Eropa. “Apakah nggak ada komoditas lain? Yang masih memiliki pasar yang lebih baik. Sawit, maaf ya, sudah gede banget kita ini,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian mengajak para pengurus HKTI untuk mulai melihat komoditas lain, salah satunya durian. Menurutnya, lahan besar yang dimiliki oleh petani dapat ditanami durian dalam jumlah besar dan dikelola dengan manajemen yang baik.
Jokowi kemudian mencontohkan permintaan durian dari Tiongkok. Menurutnya, permintaan durian oleh Tiongkok terhadap Malaysia sampai “kurang-kurang”. “Durian bagus kita (Indonesia). Durian kuning ada, hitam ada, merah ada. Kita ada semua ini. Durian kok ya macem2. Kita ini punya macam-macam, tapi tidak terkelola dalam sebuah manajemen yang bagus,” katanya.
Oleh karena itu Presiden mendorong para petani untuk mempertimbangkan memilih komoditas-komoditas yang lain selain padi dan jagung yang memiliki nilai yang tinggi. Ia menunjuk contoh misalnya kopi, kenapa tidak, pada daerah-daerah tertentu ini sangat menguntungkan.
“Rempah-rempah yang juga mulai dulu. Sudah mulai kita tinggalkan, saya perintah kepada Menteri Pertanian rempah-rempah harus dimulai lagi ditanam,” katanya.
Jokowi mengingatkan, rempah-rempah itu merupakan kekuatan kita sejak dulu, sejak dahulu kala. Ia mengingatkan, orang Eropa saja bertempur ke Indonesia gara-gara rebutan rempah-rempah.
Namun, Presiden Jokowi heran sekarang tidak ada yang tanam rempah-rempah. Selain itu, juga tidak ada yang melakukan peremajaan. “Keliru besar kita,” tukasnya.
Presiden mengaku sudah memerintahkan (menanam rempah-rempah) ini dalam tig tahun yang lalu. Diakuinya penyiapan bibit-bibit disiapkan sudah dimulai. Tapi alangkah lebih baiknya, menurut Presiden, kalau HKTI juga ikut berbondong-bondong, mulai memikirkan kembali urusan yang berkaitan dengan rempah-rempah.
“Jangan kita berbelok arah, kemudian diambil oleh negara lain. Lada ini udah diambil oleh Vietnam. Baru saja ngambilnya juga. Kita sudah hampir kalah. Kita rajanya lada jadi hati-hati mengenai ini,” tegas Presiden Jokowi. (MC/hkti.online)
